semoga kita selalu beryukur kepada Allah memberikan karunianya dan nikmat tiada tara, pagi yang cerah ini, saya ini menulis artikel mengenai " PNS DAN KESEJAHTERAAN". sudah menjadi harapan orang banyak menjadi mapan dan sejahtera dalam hidupnya, hingga menjadi layak dalam hidup ini. Namun ketika pengorbanan begitu banyak tidak mendapatkan hasil yang maksimal, begitulah adanya. sudah menjadi ketetapannya, misalnya guru yang pns ( lebih beruntung dari pada guru non pns) begitu banyak sekali tuntutunan administrasi yang padahal tugas utamanya adalah mendidik, mencerdaskan anak bahasa, apalagi guru non pns yang gajih dari kisaran 50 ribu s/d 250 bln. Begitulah cermin Indonesia, yang kadang melambangkan "GURU PAHLAWAN TANPA TANDA JASA",,,,,
inilah kutipan Mendikbud, semoga menjadi harapan dan terealisasi
Mendikbud: Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Perlu Ditingkatkan
Jakarta, Kemendikbud --- Pegawai Negeri Sipil memerlukan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatklan pelayanan birokrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan seusai acara bincang-bincang program NET TV, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
“Dengan peningkatan kesejahteraan, maka pelayanan birokrasi pendidikan dan kebudayaan harus dapat terwujud sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan,” tutur Mendikbud.
Mendikbud mengatakan dalam menerjemahkan komitmen memberikan pelayanan yang baik dalam bidang pendidikan, harus ditermahkan menjadi aksi. Komitmen, kata Mendikbud, tidak hanya disampaikan saja, tetapi harus benar-benar diterapkan. “Kalau hanya komitmen saja tanpa aksi, maka pelayanan birokrasi pendidikan yang baik tidak akan dapat terwujud,” ujar Mendikbud.
Pemberian pelayanan birokrasi pendidikan dan kebudayaan pun tidak terlepas dari penyiapan anggaran. Penganggaran tersebut, tutur Mendikbud, akan terus dilakukan pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan pengimplementasiannya. Hal itu perlu dilakukan, karena menurut Mendikbud ada berbagai keputusan cenderung merugikan negara ketika dalam proses pengambilan keputusan tersebut tidak diawasi.
“Perlu dibangun kesadaran, karena hulu dilakukannya pencegahan penyimpangan ada di pendidikan. Kalau birokrasi pendidikan bersih, maka sekolah pun juga akan bersih,” pungkas Mendikbud. (Seno Hartono)
sumber: fans page Kemendikbud
Posting Komentar